Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.
Hal itu disampaikan Haedar setelahnya rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang mana dijalankan pada Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Hari Minggu 28 Juli 2024.
“Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, di mana ada tawaran resmi yang digunakan sifatnya political will baik dari pemerintah, bukan dan juga merta menerima, tapi juga tidaklah dan juga merta menolak,” kata Haedar Nashir, Minggu 28 Juli 2024.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak kemudian melakukan apapun harus berdasarkan ilmu di agama Islam yang digunakan jadi pedoman.
“Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang dimaksud sesuai prinsip Islam Berkemajuan, juga mengamati beragam konteks hidup lokal kemudian nasional,” kata dia.
Dua bulan kajian
Maka, kata Haedar, selama kurang lebih besar dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari berubah-ubah aspek sekaligus mendengar pernyataan dari kelompok yang kontra dengan sederet argumen mulai kesulitan lingkungan, nasib penduduk setempat dan juga tentang kemungkinan tambang ilegal yang mana memiliki sejumlah masalah.
“Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang digunakan (menolak kelola tambang) mengatur demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat kemudian terbuka,” ujarnya.
“Kami juga terima pandangan yang dimaksud pro kemudian konstruktif dengan berubah-ubah argumen disertau data dan juga fakta yang hidup pada lapangan,” kata dia.
Dari hasil kajian bervariasi aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin perniagaan pertambangan yang diberikan pemerintah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukanlah cuma perihal tambang, tapi bumi politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Indonesi menyongsong era reformasi juga demokratisasi. Ia menyampaikan reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu berjalan demokratisasi, terjadi tambah masalah. Ia mengungkapkan Muhammadiyah pada menghadapi hambatan dengan elegan, dan juga seksama.
“Kami ambil langkah dan juga tindakan (menerima ijin tambang) bukanlah lantaran terlibat ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, berikutnya kami plenokan kemudian konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan di pertimbangan menerima (izin tambang),” ujarnya.
Bentuk Satgas
Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun telah dilakukan membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan juga pelaksanaan.
Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lingkup Ekonomi, Bisnis, juga Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Manusia juga Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, dan juga Industri Halal, bukanlah sebagai Menteri PMK,” kata Haedar.
Artikel ini disadur dari Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
