JAKARTA – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas) bergabung menanggapi isu reshuffle kabinet yang digunakan santer terdengar di beberapa waktu terakhir. Menteri Perdagangan (Mendag) itu menyampaikan dua tanggal, 19 dan juga 20, yang digunakan merujuk pada waktu pelaksanaan reshuffle kabinet.
Awalnya, Zulkifli Hasan menegaskan bahwa perombakan Kabinet Indonesia Maju itu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi. “Reshuffle itu haknya presiden, kan beliau punya hak prerogatif,” kata Zulhas pada waktu ditemui di dalam Kantor DPP PAN, DKI Jakarta Selatan, Rabu (14/8/2024).
Pria yang tersebut akrab disapa Zulhas itu pun menyerahkan sepenuhnya waktu reshuffle kabinet untuk Jokowi. Apalagi, kata Zulhas, kocok ulang kabinet itu merupakan hak prerogatif Presiden.
“Terserah untuk Presiden, mau reshuffle tanggal 19, tanggal 20 hak beliau ya, hak prerogatif Presiden,” ujar Zulhas.
Sekedar informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan melakukan reshuffle kabinet jelang berakhir masa jabatannya. Terbaru, Jokowi menegaskan dirinya masih memiliki hak prerogatif untuk melakukan perombakan kabinet.
“Ya kalau diperlukan, kalau diperlukan. Saya kan udah ngomong dari dulu kalau diperlukan, saya masih punya hak prerogatif itu,” kata Jokowi seusai meninjau Training Center PSSI pada IKN, Kalimantan Timur, Selasa 13 Agustus 2024.
Ssmentara itu, Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus mengaku, telah lama mendengar kabar, kader PDIP yang dimaksud berada di tempat kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan di-reshuffle. Diketahui, isu reshuffle ini kembali beredar baru-baru ini.
Deddy menyampaikan, isu pertama yang tersebut didengar adalah reshuffle Menteri ESDM, Arifin Tasrif, yang mana merupakan menteri yang mana direkomendasikan PDIP.
“Nah sekarang tambah lagi info, ada namanya Pak Laoly dan juga Bu Bintang. Kita enggak tahu yang dimaksud mana,” kata Deddy terhadap wartawan, Selasa (13/8/2024).
